Pemprov Papua Kirim Surat ke Jokowi, Minta Arahan Soal PON 2020

Selasa, 14 April 2020 20:02 WIB

Pekerja menyelesaikan pembangunan pagar lapangan hoki di Kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis 9 Januari 2020. Kementerian PUPR menargetkan pembangunan keempat arena olahraga atau venue yaitu lapangan hoki, lapangan kriket, arena aquati, dan istora Papua Bangkit akan selesai pada Juni 2020 guna mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua. ANTARA FOTO/Gusti Tanati

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Papua telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal dampak penyebaran virus corona atau Covid-19 terhadap persiapan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2020 Papua.

Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Papua, Muhammad Musa’ad, menyatakan surat itu juga ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. "Pekan lalu dikirim suratnya," kata Musa’ad saat dihubungi Tempo, Selasa, 14 April 2020.

Menurut dia, poin yang disampaikan kepada ke Presiden Jokowi soal sejauh mana persiapan PON yang telah dikerjakan. Target yang dipatok bahwa penyelesaian seluruh venue harus rampung pada Juni mendatang.

"Setelah wabah ini memang agak terganggu beberapa venue, pengerjaan itu agak tertunda karena ada beberapa sebagai dampak corona yang cukup mempengaruhi progress," kata dia.

Musa’ad menyerahkan keputusan kepada pemerintah pusat perihal menunda atau tetap melaksanakan PON pada Oktober mendatang. Pemprov Papua, kata dia meminta pertimbangan dan arahan Presiden Jokowi untuk bisa mengambil keputusan secepatnya.

"Surat dari gubernur, tidak meminta tunda atau apa, hanya meminta arahan lebih lanjut terkait kondisi hari ini sampai berapa lama sehingga kita juga bisa mendapatkan keputusan, sehingga kita bisa antisipasi dampaknya," kata dia.

Advertising
Advertising

Menurut dia, jika penundaan pelaksanaan PON 2020 Papua harus ditangguhkan bakal dilakukan penyesuaian kebijakan. "Kalau ditunda kita bisa alihkan anggaran untuk penanganan Covid-19, intinya semua menjadi wewenang pemerintah pusat," kata Musa’ad.

IRSYAN HASYIM

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

2 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

3 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

4 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Evakuasi Jenazah Warga Sipil yang Dibunuh TPNPB-OPM di Kampung Pogapa

6 jam lalu

TNI-Polri Evakuasi Jenazah Warga Sipil yang Dibunuh TPNPB-OPM di Kampung Pogapa

Aleksander Parapak tewas ditembak kelompok bersenjata TPNPB-OPM saat penyerangan Polsek Homeyo, Intan Jaya, Papua

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

8 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Usai Serangan TPNPB-OPM, Polda Papua Tambah Personel dan Kirim Helikopter untuk Pengamanan di Intan Jaya

9 jam lalu

Usai Serangan TPNPB-OPM, Polda Papua Tambah Personel dan Kirim Helikopter untuk Pengamanan di Intan Jaya

Polda Papua akan mengirim pasukan tambahan setelah penembakan dan pembakaran SD Inpres oleh TPNPB-OPM di Distrik Homeyo Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

9 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Kopassus dan Brimob Buru Kelompok TPNPB-OPM Setelah Bunuh Warga Sipil dan Bakar SD Inpres di Papua

9 jam lalu

Kopassus dan Brimob Buru Kelompok TPNPB-OPM Setelah Bunuh Warga Sipil dan Bakar SD Inpres di Papua

Aparat gabungan TNI-Polri kembali memburu kelompok TPNPB-OPM setelah mereka menembak warga sipil dan membakar SD Inpres di Intan Jaya Papua.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

12 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

13 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya