DPR Revisi Undang-Undang Olahraga, Tanpa Kemajuan dalam 15 Tahun?

Selasa, 14 Juli 2020 12:49 WIB

Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dede Yusuf Macan Effendi di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat pada Selasa, 15 Oktober 2018. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - DPR akan merevisi Undang-Undang Olahraga dan telah membentuk Panitia Kerja RUU SKN (Sistem Keolahragaan Nasional). Tujuannya untuk mendorong perkembangan olahraga nasional.

“Tujuan utama UU ini untuk memperbaiki sistem keolahragaan kita. Namun, kenyataannya sejak 2005 sampai saat ini sudah berjalan 15 tahun justru olahraga kita tidak berkembang pesat. Hanya satu dua cabang yang tembus tingkat dunia," kata Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf, Senin, 13 Juli 2020.

Dede, yang ditunjuk sebagai Ketua Panja, memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara virtual dengan pakar olahraga dan para atlet, Senin.

Undang-Undang Olahraga yang baru selain untuk memajukan prestasi semua cabang olahraga, juga untuk menjangkau masyarakat, dan menampung perkembangan dunia olahraga.

Hadir dalam rapat virtual itu, tokoh olahraga Joko Pekik yang juga dosen Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus Ketua KONI Yogyakarta, legenda bulu tangkis Susi Susanti, serta mantan pesepak bola Bambang Pamungkas. Dalam rapat itu, keluhan para atlet dan mantan atlet juga menjadi agenda pembahasan RUU SKN ini.

Kapasitas RUU SKN ini, kata Dede, ingin pula menjangkau masyarakat luas dengan tradisi hidup sehat. Selama ini, tutur Dede, Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang masyarakatnya kurang fit dan sehat.

Advertising
Advertising

"Itu kenapa angka peserta dan pasien BPJS makin lama makin meningkat, karena kurangnya olahraga di masyarakat atau kurang peran mengolahragakan masyarakat itu sendiri," kata politisi Partai Demokrat ini.

Legislator dari dapil Jawa Barat II tersebut menjelaskan dunia olahraga sendiri terbagi dalam tiga kategori, yaitu olahraga prestasi, olaharaga pendidikan, olahraga rekreasi, dan ke depan ada olahraga digital atau Esports. "Terakhir itu jadi perkembangan terbaru di dunia olahraga yang coba ingin dijangkau oleh Panja RUU SKN," kata Dede Yusuf.

IRSYAN HASYIM

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

49 menit lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya