Menurut Aher, sapaan akrab Heryawan, selain menyediakan PMO yang akan bekerja dalam kontrak setahun ini, pemerintah Jawa Barat juga tengah menggelar tender untuk Markom (Marketing Komunikasi) perhelatan PON XIX."Markom ini termasuk mencari sponsor, uangnya digunakan untuk apa, dapat berapa? Kalau sponsor perusahaan misalnya pasti ingin ditampilkan di media dalam ruang, atau diluar," kata dia.

Aher mengatakan, sengaja menyewa PMO agar perhelatan PON XIX di Jawa Barat berjalan dengan baik. Selain itu pemerintah Jawa Barat juga tidak ingin tersandung masalah. "Kita terus berkonsultasi dengan BPKB, oleh karena itu BPKP masuk menjadi bagian Pengurus Besar PON," kata dia.

Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan, PMO itu bertugas membantu PB PON. "Karena sebagian besar panitia adalah birokrat, sehingga dari sisi waktu tidak bisa all-out, maka kita minta pendamping sebagai konsultan, itu namanya PMO," kata dia di Bandung, Senin, 19 Januari 2015.

Ahmad mengatakan, penggunaan PMO itu meniru perhelatan Sea-Games di sejumlah negara. Beberepa event olahraga internasional ada PMO. Dalam proses tender yang sedang berlangung saat ini sudah 27 badan usaha penyedia jasa yang melamar, tapi hanya 6 diantarnaya yang memasukkan dokumen. "Kita akan melakukan beauty-contest, dengan melihat kelengkapan administrasinya, serta tenaga ahlinya, serta diverivikasi faktual," kata dia.

Ahmad mengatakan, posisi PMO dalam PON sebelumnya biasanya dikerjakan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia). KONI juga memberikan layanan kosultasi, memberikan layanan jasa tapi nilainya jauh lebih besar. Kita juga canggung nyuruh KONI, "(PMO) ini betul-betul pihak ketiga sehingga bisa membantu kita, kata dia.

Menurut Ahmad, dengan keberadaan PMO itu, KONI diposisikan sebagai penanggung-jawab kegiatan. "Kita ingin mendudukkan KONI sebagai penanggunjawab utama, sebagai bosnya," ujarnya.