TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tono Suratman mendukung penyatuan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dengan lembaganya. Namun, menurut dia, dua lembaga tersebut tak perlu dilebur tapi cukup dipimpin seorang ketua. "Cukup dipimpin oleh seorang ketua yang mengatur, agar kewenangan dua lembaga tersebut tak tumpang-tindih," katanya di kantor KONI, Jakarta, Jumat, 10 Juli 2015.

Tono menjelaskan, untuk mensinergikan dua organisasi tersebut di bawah komando seorang ketua, tak diperlukan adanya amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. "Cukup melalui mekanisme pemungutan suara anggota. Kalau semua anggota secara aklamasi menginginkan KONI dan KOI dipimpin oleh seorang ketua, ya masalah pun selesai," tuturnya.

Untuk bisa mewujudkan rencana tersebut, penyatuan KONI-KOI, ucap Tono, tak perlu menunggu hingga selesainya Asian Games 2018. Menurut dia, lebih baik penyatuan dua organisasi tersebut diselesaikan pada Oktober tahun ini saat Kongres KOI.

Sebelumnya, Ketua KOI Rita Subowo menyetujui adanya penyatuan KONI-KOI. Namun dia menghendaki penyatuan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat lantaran Indonesia sudah dihadapkan pada persiapan Asian Games 2018.

Tono menjelaskan, sejak kewenangan KONI dan KOI saling tumpang-tindih, prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional terus menurun. "Dampaknya ialah prestasi olahraga kita baik di Sea Games 2015 dan Asian Games lalu tak memuaskan," ujarnya.

Selain itu, kata Tono, dia menerima banyak aspirasi dari induk cabang olahraga dan KONI provinsi yang berharap penyatuan KONI-KOI bisa segera direalisasikan. "Sebagai Ketua Umum KONI, saya akan mengikuti kehendak induk cabang olahraga dan KONI provinsi," ucapnya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) Suwarno. Menurut dia, untuk menyelesaikan tumpang-tindihnya kewenangan KONI dan KOI, lebih baik dua organisasi tersebut dipimpin seorang ketua.

Suwarno menjelaskan, pergantian Ketua KONI, sekitar November dan Desember 2015, yang waktunya berdekatan dengan pergantian Ketua KOI, Oktober mendatang, merupakan momentum yang pas untuk menyelesaikan masalah dua organisasi tersebut. "Ini merupakan solusi yang bisa dicapai dalam waktu dekat," tuturnya.

GANGSAR PARIKESIT