TEMPO.CO, Jakarta - Kondisi kompleks Gelora Bung Karno yang rusak parah membutuhkan pengelola yang profesional. Diusulkan, stadion terbesar di Indonesia ini diserahkan ke Badan Usaha Milik Negara. Kerusakan harus cepat diperbaiki, apalabi Komite Olimpiade Asia (OCA) telah memilih Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018.

OCA meminta pemerintah Indonesia merenovasi Gelora Bung Karno lantaran tidak laik standar Asian Games. Kementerian Pemuda dan Olahraga mengusulkan anggaran renovasi ke Dewan Perwakilan Rakyat, kendati Gelora Bung Karno bukan asetnya. "Dari pada berlama-lama berdebat sementara Asian Games semakin dekat, lebih baik kami jalan," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Renovasi Gelora Bung Karno menjadi beban Kementerian Olahraga lantaran Kementerian Sekretariat Negara selaku pemilik aset tak punya kewenangan mendanai fasilitas olahraga di sana. Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno, badan layanan umum yang dibentuk Kementerian Sekretariat Negara sejak 2008, juga tak sanggup membiayai renovasi tersebut.
Walaupun mengelola aset Gelora Bung Karno seluas 1,9 juta meter persegi itu untuk kerja sama bisnis dengan pihak swasta.

Semula, Kementerian Olahraga memperkirakan total anggaran renovasi sekitar Rp 200 miliar. Jelang pengajuan anggaran kepada Dewan, jumlahnya membengkak empat kali lipat menjadi Rp 765,5 miliar. Menteri Nahrawi tak memungkiri kenaikan anggaran karena kerusakan arena Gelora Bung Karno yang cukup parah. Itu sebabnya Nahrawi mengusulkan kepada Kementerian Sekretariat Negara agar perawatan Gelora Bung Karno ke depan diambil alih instansinya, "Tapi belum ada jalan keluar," ucap Nahrawi.

Teuku Riefky Harsya, Ketua Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat, menyayangkan Gelora Bung Karno yang tak terawat dengan baik. Menurut dia, Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno seharusnya bisa memaksimalkan perawatan lantaran mendapatkan banyak suntikan dana bisnis dari pihak swasta, “Tapi belajar dari sejarah selama ini, tidak tercapai cita-cita tersebut,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrat itu pun menyarankan agar aset Gelora Bung Karno diambil alih Kementerian Olahraga atau dikelola badan usaha milik negara. Menurut dia, pengelolaan oleh Kementerian Olahraga atau BUMN bakal membuat Gelora Bung Karno menerima pemasukan yang lebih banyak dan bisa membiayai perawatannya. “Tempatkan orang-orang profesional di situ. Jangan parkir pensiunan-pensiunan lagi,” tuturnya.

Nahrawi juga sepakat Gelora Bung Karno dikelola BUMN. Namun, untuk langkah awal, ia bakal berjuang agar Gelora Bung Karno khususnya fasilitas olahraganya, di bawah instansinya. "Selagi bisa tahun ini kami usahakan, akan lebih bagus, supaya kami tidak gamang bila hendak merenovasi."

TRI SUHARMAN