TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mempercepat pembangunan dan renovasi infrastruktur Asian Games 2018. Keputusan diambil setelah Presiden Joko Widodo mendapat laporan soal hambatan rencana proyek renovasi Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan pembangunan wisma atlet di Kemayoran, Jakarta.

"Satgas ini adalah terjemahan dari perintah Presiden yang kemungkinan dibentuk minggu depan," ujar Gatot S. Dewa Broto, juru bicara Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Senin, 14 Desember 2015.

Gatot mengatakan satgas bakal berisi perwakilan lintas kementerian, seperti Kementerian Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sekretariat Negara, dan lembaga pengawas pemerintah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Satgas akan dipimpin Kementerian PU," ujarnya. "Dengan sistem keroyokan seperti ini, pekerjaan akan semakin mudah," kata Gatot.

Panitia Asian Games 2018 melaporkan hasil kerjanya ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat pekan lalu. Laporan di antaranya soal renovasi GBK yang terpaksa diterapkan sesuai dengan kebutuhan insidental Asian Games saja. Sebab, anggarannya dipangkas Dewan Perwakilan Rakyat dari 765 miliar menjadi Rp 500 miliar pada 2016.

Panitia juga melaporkan ulah Dewan yang menolak hibah lahan proyek wisma atlet dari Mensesneg ke DKI Jakarta. Padahal proyek untuk para atlet Asian Games itu ditargetkan dimulai tahun depan. Akibat lambannya tahapan kedua proyek itu, Dewan Olimpiade Asia (OCA) menegur Indonesia pada akhir November. Bahkan mengancam mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah.

Presiden Joko Widodo lantas menginstruksikan percepatan proyek tersebut.
Jokowi, demikian mantan Gubernur DKI Jakarta itu disapa, memberi tenggat seluruh masalah bisa segera dipecahkan dan diselesaikan pada 2016. Sebab, pada 2017, Indonesia sudah menggelar test event Asian Games.

"Saya harapkan semua pihak bekerja secara maraton. Mana yang belum beres segera diputuskan, mana yang belum rampung segera dirampungkan," kata Jokowi dalam pertemuan tersebut. "Saya ingin hajatan besar ini dilaksanakan maksimal, tidak setengah-setengah."

Gatot mengatakan satgas bakal bertugas mengawal proses pembangunan proyek mulai perencanaan hingga pembangunan fisik. Misalnya pembuatan desain, proses penawaran jasa proyek, hingga lelang. Begitu pula dengan menghitung kembali perincian anggaran yang dibutuhkan setiap tahapan pembangunan proyek.

Namun demikian, Gatot memperkirakan pembangunan infrastruktur Asian Games itu baru bisa dimulai paling cepat Maret 2016. Itu lantaran perencanaan proyek yang seharusnya berlangsung pertengahan tahun ini baru dikerjakan pada akhir Desember. Gatot pun tak menampik kemungkinan proyek tak rampung tahun depan alias molor hingga 2017. "Molor itu biasa, namanya juga Asian Games yang kondisinya cukup anomali," ujarnya.

Meski begitu, Gatot mengatakan pemerintah sudah mengantisipasi dengan mengubah sistem waktu proyek yang seharusnya rampung setahun menjadi multiyears atau tahun jamak. Karenanya, item proyek yang diperkirakan rampung hingga akhir 2016 menjadi prioritas. "Sisa tahapannya dianggarkan lagi untuk 2017," ucapnya.

Gatot juga menyatakan pemerintah tak akan kelabakan seperti saat menjadi tuan rumah SEA Games 2011. Sebab, anggaran proyek tak melulu di Kementerian Olahraga, tapi juga bakal disebar di sejumlah instansi terkait. "Kebijakan ini sudah dijabarkan dalam Keputusan Presiden," ucap Gatot.

ANANDA TERESIA