Jokowi Perintahkan BPKP Dilibatkan dalam Audit Hambalang  

Reporter

Jumat, 18 Maret 2016 15:36 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimujono mengunjungi salah satu gedung di proyek Wisma Atlet Hambalang, Bogor, 18 Maret 2016. TEMPO/Aditya Budiman

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tampaknya hendak meneruskan proyek Wisma Atlet Hambalang yang statusnya masih terlunta-lunta. Namun sebelum meneruskan pembangunan, Presiden Joko Widodo meminta lembaga dan kementerian terkait untuk mengaudit terlebih dahulu. Salah satu yang akan diajak audit ialah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saya ingin turunkan BPKP, agar kalau ke depan diputuskan lanjut menjadi jelas," kata Presiden Jokowi di tengah kunjungan ke Wisma Atlet Hambalang, Bogor, Jumat, 18 Maret 2016. Pemerintah, lanjutnya, akan secepatnya memutuskan proyek wisma atlet apakah diteruskan atau tidak.

Keputusan cepat diperlukan lantaran ada sejumlah sarana dan prasarana yang sudah dibeli tapi tidak terpakai. Beberapa di antaranya adalah pendingin udara dan mebel. Selain itu, Presiden Jokowi juga menerima laporan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kalau penanggung jawab proyek mesti mengeluarkan biaya bulanan.

Biaya itu dipakai untuk keamanan dan perawatan. "Biayanya besar, miliaran. BUMN sudah mengeluh," kata Presiden Jokowi.

PT Adhi Karya Tbk (persero) merupakan pemenang tender proyek wisma atlet. Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan menyatakan kerja sama operasi (KSO) mengalami kerugian lantaran harus menjaga dan merawat proyek tanpa ada imbalan. Namun ia menolak mengungkapkan jumlah kerugian yang ditanggung.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi akan membawa persoalan wisma atlet ke rapat terbatas kabinet. Ia tak memasang target kapan proyek itu bakal tuntas. Menurut dia, semuanya tergantung audit yang juga akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Mereka perlu waktu," ucapnya.

Proyek Wisma Atlet Hambalang terhenti lantaran terjadi kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan anggota DPR. Pengadilan menilai terjadi kerugian negara sebesar Rp 461 miliar di proyek berbiaya Rp 1,17 triliun. Skandal korupsi itu melibatkan mantan Menpora Andi Mallarangeng; anggota DPR, Angelina Sondakh; dan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Kini, kondisi wisma amat memprihatinkan. Sebagian besar bangunan yang belum selesai dibangun tampak usang. Rumput liar setinggi orang dewasa mengelilingi bangunan utama seperti asrama atlet. Fasilitas seperti pendingin udara dan lemari terbengkalai. Dengan ditemani Menpora Imam Nahrawi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Presiden Jokowi melihat-lihat kondisi tiga gedung utama. Ikut pula juru bicara kepresidenan, Johan Budi.

ADITYA BUDIMAN | TRI ARTINING PUTRI

Berita terkait

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

12 menit lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

37 menit lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

1 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

3 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

5 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

12 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

13 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

13 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

13 jam lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya