Jokowi Patok 2017 Redesain Kompleks Hambalang Tuntas

Reporter

Selasa, 3 Mei 2016 03:30 WIB

Kanan-kiri: Presiden Joko Widodo, Menpora Imam Nachrowi, Johan Budi, dan Menteri PU Basuki Adimulyono meninjau kondisi sejumlah bangunan wisma atlet yang terbengkalai di Desa Hambalang, Bogor, 18 Maret 2016. Proyek yang rencananya digunakan untuk para atlet ini terhenti akibat kasus korupsi Rp 1,2 Triliun. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi waktu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menuntaskan evaluasi, review dan redesain Kompleks Hambalang Bogor hingga awal 2017.

Tim Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit di Jakarta, Senin, menyebutkan terkait hasil kajian tim audit teknis, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Menteri PUPR untuk melanjutkan evaluasi dan review menyeluruh terhadap hal-hal yang telah direkomendasi tim audit teknis terutama terkait daya dukung lingkungan dari aspek geologi dan geoteknik.

Menurut Sukardi, penentuan pemanfaatan Komplek Hambalang akan dilakukan setelah kajian teknis selesai.

Ia menyebutkan setelah beberapa waktu lalu menyambangi Komplek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang untuk memeriksa keadaan aset negara yang terlantar tersebut, Senin sore, Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas untuk mendengarkan laporan mengenai audit teknis kelanjutan proyek tersebut.

Dalam ratas, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan tim ahli audit teknis memaparkan hasil kajian dari aspek bangunan gedung, aspek geologi dan geoteknik serta dari aspek tata saluran air dan sistem drainasenya.

Rekomendasi dari tim ahli adalah proses konstruksi Kompleks Hambalang dapat dilanjutkan dengan persyaratan, yakni: setelah dilakukan evaluasi menyeluruh dan penanganan tata salir, review ulang perhitungan struktur atas dan bawah terhadap seluruh bangunan gedung eksisting, penataan ulang dan dipastikan bangunan baru, baik gedung dan infrastruktur tidak berdiri di atas timbunan.

Sebelumnya dalam ratas tanggal 30 Maret 2016, Presiden Jokowi menugaskan Menteri PUPR untuk melakukan audit teknis terkait rencana rekonstruksi dan pemanfaatan Kompleks Hambalang.

Audit teknis diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan struktur bangunan, mengetahui stabilitas tanah serta tata salir Kompleks Hambalang.

Selain audit teknis, Presiden dalam ratas tanggal 30 Maret 2016 juga menginstruksikan dilakukan audit hukum dan audit keuangan.

Renovasi GBK

Sementara itu terkait renovasi Gelora Bung Karno (GBK), Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat kunjungan ke London, Inggris, dua minggu lalu, Presiden sempat melihat langsung Queen Elizabeth Park, tempat penyelenggaraan London Olympic tahun 2012.

"Saya melihat, saat ini, kawasan Olympic Park tersebut, setelah Olimpiade berakhir bukan hanya jadi pusat olahraga tapi telah menjadi area publik, public space bagi masyarakat London," ujar Presiden Jokowi.

Presiden berharap renovasi GBK ini nantinya juga bisa menjadi landmark Kota Jakarta, landmark Indonesia yang kemanfaatan publiknya dapat berlangsung untuk jangka panjang. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk penyelenggaraan Asian Games saja.

Presiden juga mengingatkan perlunya diperhatikan standarisasi serta kualitas bahan dari infrastruktur yang di renovasi. Penggunaan produk dalam negeri dan memperhatikan aspek estetika desain juga diperlukan.

"Khusus estetika desain, GBK harus betul-betul memiliki nilai tambah, memiliki karakter sebagai nation heritage yang bersejarah," ucap Presiden Jokowi

Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

ANTARA

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

2 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

5 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

6 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

6 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

6 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

9 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

17 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya