Bertemu DPR, Satlak Prima Lapor Target Asian Games 2018

Reporter

Selasa, 14 Juni 2016 16:20 WIB

Logo Asian Games ke-18 Jakarta - Palembang. wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) Achmad Soetjipto mengatakan Indonesia memasang target bisa meraih 12 medali emas di ajang Asian Games 2018 yang akan dihelat di Jakarta dan Palembang nanti.

Achmad mengungkapkan timnya telah membuat proyeksi medali dari 13 cabang olahraga yang berpotensi mendulang medali. "Target kami masuk delapan besar," kata dia, saat rapat dengar pendapat umum bersama Komisi Olahraga di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2016.

Cabang olahraga bulu tangkis ditargetkan bisa menyabet empat medali emas. "Memang ambisius, karena tahun lalu tak tercapai," ucapnya.

Dari cabang angkat besi, Satlak Prima menargetkan Indonesia mampu meraih dua emas. "Sayangnya masih mengandalkan muka lama, belum ada atlet bayangan," tuturnya.

Cabang olahraga atletik dan karate masing-masing ditargetkan satu medali emas. Sementara itu cabang wushu, pencak silat, panjat tebing, jet ski, traditional boat, dan panahan, dua emas.

Cipto menuturkan cabang balap sepeda akan dikirim ke Australia untuk mengikuti training camp selama enam bulan. Sebab, tim balap sepeda ditargetkan mampu meraih lima medali emas.

Satlak Prima juga mengoreksi target yang ditawarkan dari beberapa cabang olahraga. "Bridge klaim mampu lima, tapi kami masukkan dua saja," ujarnya. Begitu pula dengan paragliding yang mengklakm mampu dapat enam emas, tapi hanya ditargetkan empat.

Sehingga total proyeksi 31 medali emas. Tapi, Cipto menuturkan memberikan margin error 25 persen, maka setidaknya proyeksinya dapat meraih 23 medali emas.

Adapun target medali perak dan perunggu diperkirakan dapat diraih dari cabang atletik, judo, tinju, layar, kano, karate, taekwondo, basket 3 on 3, gulat dan lainnya.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya