Komisi Olahraga Tolak Pangkas Anggaran Asian Games  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Selasa, 14 Juni 2016 18:46 WIB

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Utut Adianto. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat Utut Adianto menyayangkan sikap Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memangkas anggaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) sebesar Rp 167,5 miliar. Ia juga meminta pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan Asian Games 2018 mendorong Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi meminta anggaran tambahan kepada Kementerian Keuangan.

“Dorong agar Menteri Pemuda dan Olahraga mengatakan ‘tidak’ kalau disuruh memotong anggaran,” katanya dalam rapat dengar pendapat umum bersama Satlak Prima, Komite Olimpiade Indonesia, Satuan Tugas Infrastruktur Asian Games, dan Deputi IV Kemenpora di gedung DPR, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2016

Ketua Satlak Prima Achmad Soetjipto mengatakan pihaknya menargetkan Indonesia mampu meraih minimal 12 medali emas dalam Asian Games 2018. Ia telah membuat proyeksi bahwa Indonesia dapat meraih 31 emas. Target tersebut dianggap bisa terpenuhi bergantung pada anggaran yang tersedia guna memfasilitasi semua perlengkapan bagi program pelatihan atlet.

Soetjipto menuturkan, dari anggaran awal Rp 500 miliar, telah terpakai Rp 60 miliar untuk Paragames, lalu terkena potongan Rp 167 miliar, dan sudah terpakai sampai saat ini sebesar Rp 60 miliar. “Ini nonsense, mudah-mudahan itu (pemotongan anggaran) kebijakan sesaat,” ucapnya.

Menurut Soetjipto, anggaran yang ideal untuk membangun kompetensi dan kapasitas bagi para atlet sebesar Rp 1,2 triliun. Dengan anggaran cuma Rp 500 miliar, menurut dia, Indonesia hanya menang atas Timor Leste dan Filipina. Apalagi negara Asia Tenggara lain, Thailand, mengalokasikan dana Rp 1,7 triliun, Singapura Rp 1,8 triliun, Malaysia Rp 1,9 triliun, dan Vietnam Rp 1,04 triliun. “Ini yang membuat kami cemas.”

Soetjipto mencontohkan anggaran bagi tiap atlet renang idealnya Rp 1,7 miliar per tahun. Namun, dengan anggaran tersebut, cabang olahraga renang tidak mampu bersaing, bahkan di level Asia Tenggara.

Penolakan tersebut diiyakan para anggota Komisi Olahraga lain dan menjadi kesimpulan rapat. Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan, Junico B.P. Siahaan, sepakat menolak pemangkasan anggaran tersebut. “Tidak ada keseriusan pemerintah dalam Asian Games ini,” katanya.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

15 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya