TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (Sekjen KOI) Dody Iswandi mengaku tidak siap secara mental menghadapi kasus dugaan korupsi yang membelitnya.
"Saya tidak siap secara mental, karena itu saya mengajukan cuti agar bisa merenungi semuanya," ujar Dody di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan berhenti sementara dari rutinitas pekerjaannya untuk memberikan waktu bagi dirinya berintrospeksi diri.
"Kasus ini mungkin cara Tuhan menegur saya," kata dia.
Dody sendiri saat ini adalah tersangka kasus dugaan korupsi perhelatan "Carnaval Road to Asian Games 2018".
Polisi, dalam hal ini Polda Metro Jaya, menjeratnya dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Pihak kepolisian menyebut kerugian negara dari dugaan korupsi atas kegiatan yang beranggaran total sekitar Rp61 miliar itu diperkirakan mencapai Rp5 miliar.
Namun, Dody menolak anggapan korupsi yang dilayangkan padanya. Dirinya pun tertekan karena menurutnya, dia tidak pernah menikmati sepeser pun uang negara dari kegiatan tersebut.
"Remuk saya karena kasus ini. Yang paling sulit adalah memberikan penjelasan kepada anak dan istri saya. Saya tidak pernah menikmati uang itu sepeser pun. Kalau itu saya lakukan, kutuklah saya," tutur Dody.
Dugaan korupsi yang melanda KOI memang cukup menyita perhatian terutama karena terkait dengan persiapan Asian Games 2018 yang berlokasi di Jakarta dan Palembang.
Kesempatan menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya sejak Asian Games tahun 1962 dianggap sangat penting artinya bagi Indonesia. Mencuatnya kasus korupsi tak pelak menjadi catatan negatif menuju Asian Games 2018.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pun sudah angkat bicara mengenai hal itu dan menyebutnya sebagai kabar yang memalukan.
"Itu tentu saja menyakitkan dan memalukan karena kita akan menjadi tuan rumah Asian Games. Kalau masalah promosi saja bisa ditilep (dicuri), apalagi yang lain. Jadi harus diberi tindakan yang keras lah karena ini acara internasional," tutur Jusuf Kalla.
