TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mendorong penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengadaan barang dan jasa untuk Asian Games 2018 yang akan dilangsungkan di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, 18 Agustus-2 September 2018.

"Saya tegaskan untuk membuat aturan sehingga tidak melanggar tata cara dan kita juga nanti mengangkat sekjen yang mengerti tata cara pengeluaran anggaran," kata Wapres usai memimpin rapat persiapan Asian Games 2018 di Graha Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Rabu.

Wapres yang menjabat Ketua Pengarah Panitia Asian Games 2018 menambahkan, pemerintah dan panitia penyelenggara akan menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan perhelatan olahraga se-Asia tersebut.

Baca: Indonesia Pangkas Cabang Olahraga Asian Games 2018 Menjadi 37

"Tata cara pengeluaran anggaran ini tentu tidak bisa mengikuti alur biasa, alur katakanlah harus tender, harus apa, ndak. Ada yang bisa ditender ada yang tidak karena butuh waktu yang cepat kan dan itu bisa terjadi," ujarnya.

Menurut JK, nantinya dalam Perpres pengadaan barang dan jasa Asian Games itu juga dimungkinkan penunjukan langsung dalam keadaan darurat dan selama ada perbandingan yang baik.

"Di beberapa kesempatan juga proyek yang kalau dibutuhkan yang darurat itu boleh tunjuk langsung selama ada perbandingan yang baik," ucapnya.

Rapat persiapan Asian Games di Kemenpora merupakan tindak lanjut pertama atas inisiatif Wapres sebagai Ketua Pengarah Panitia Asian Games 2018 untuk melakukan rapat bergilir.

Hadir dalam rapat tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Ketua Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) Erick Thohir.

ANTARA