TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga menginginkan adanya perombakan sistem pendanaan kegiatan olahraga nasional melihat banyaknya masalah pendanaan terhadap kontingen Indonesia dalam pergelaran SEA Games 2017 di Malaysia.

"Ini harus ada perubahan aturan sehingga dapat lebih fleksibel lagi, dinamis, dan memungkinkan cabang olahraga melakukan try out. Sewaktu-waktu melakukan perpindahan pelatnas (pemusatan latihan nasional) dan sebagainya," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi saat ditemui seusai rapat evaluasi SEA Games 2017 di kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senayan, Senin, 4 September 2017.

Selama ini, Imam mengatakan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agak sulit disesuaikan dengan kegiatan olahraga yang fleksibel. Salah satu yang bermasalah adalah honor, akomodasi, dan peralatan bagi atlet-atlet pelatnas, termasuk atlet tolak peluru peraih emas, Eki Febri Ekawati.

"Dalam waktu dekat, saya akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan Imigrasi. Sebab, bukan hanya soal keuangan, melainkan perlengkapan dan alat-alat (atlet). Artinya, ini harus menjadi prioritas nasional," ujarnya.

Bagi para atlet yang masih memiliki masalah pendanaan selama SEA Games 2017, Imam mempersilakan mereka segera melapor kepadanya. Ia mengatakan hal itu sangat krusial dan berjanji akan segera diselesaikan. Hal tersebut juga disampaikan dalam rapat evaluasi tadi siang.

Bahkan Imam mengatakan akan membuka help desk untuk permasalahan tersebut. "Langsung di bawah kendali teknis di Sesmenpora (Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga)," ucapnya.

Indonesia gagal memenuhi target 55 emas dalam SEA Games 2017. Indonesia hanya mampu mengumpulkan 38 emas, 63 perak, dan 90 perunggu. Hasil ini membuat Indonesia hanya mampu menempati posisi kelima, di bawah tuan rumah Malaysia yang menjadi juara umum, Thailand, Vietnam, dan Singapura.

EGI ADYATAMA