PBSI Koordinasi dengan Kemenpora Soal Audisi Badminton Djarum

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemberian instruksi pertandingan oleh wasit kepada dua peserta Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis 2019, Minggu, 28 Juli 2019, di GOR KONI, Bandung. (Humas Audisi Umum)

    Pemberian instruksi pertandingan oleh wasit kepada dua peserta Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis 2019, Minggu, 28 Juli 2019, di GOR KONI, Bandung. (Humas Audisi Umum)

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI) Susy Susanti mengaku pihaknya sempat dihubungi Kementerian Pemuda Dan Olahraga (Kemenpora) terkait polemik audisi badminton Djarum Foundation.

    "Kemarin saya sempat dihubungi Kemenpora, pihak Kemenpora akan menjembatani masalah itu," ujar Susy ditemui di Yogya, Senin, 12 Agustus 2019.

    Audisi badminton Djarum sebelumnya disorot Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karena dugaan eksploitasi anak.

    Terkait hal itu, Susy menilai sorotan pada audisi badminton Djarum itu wajar saja. Sebab, kata dia, merek Djarum dikenal publik dengan produk rokoknya.

    Menurut Susy, Djarum selama ini telah melakukan pembinaan atlet bulutangkis di daerah-daerah. Hal itu bukan hal gampang.

    Susy Susanti. (badmintonindonesia.org)

    PB Djarum, kata dia, telah melakukan pembinaan sejak usia dini. Dari usia 9 tahun hingga bisa menjadi pebulutangkis profesional. "Jadi pembinaan mereka (Djarum) bukan hanya satu dua tahun dan itu sudah dilakukan selama 50 tahun," ujarnya.

    "Apakah sekarang pemerintah mampu, membina dan menyuplai bibit-bibit bulutangkis ini? Bulutangkis menjadi satu olahraga Tanah Air yang selalu berprestasi," ujarnya.

    Susy mengatakan, sebelum atlet masuk pelatnas, penemuan dan pembinanaan atlet lebih banyak dilakukan klub-klub yang dikelola perusahaan swasta, seperti PB Djarum ini.

    "Kalau pelatnas juga tidak semua dibiayai pemerintah, tapi sponsor. Hanya pada saat multievent saja baru pemerintah memberikan bantuan," ujarnya.

    Susy Susanti menilai pembinaan atlet yang dilakukan swasta seharusnya tak ada masalah dan bisa tetap berjalan. "Tidak mungkin pemain langsung ambil dan menjadi juara dunia, harus ada yang berperan siapa yang melakukan pembinaan sampai kemudian jadi atlet sebenarnya," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.