Eko Yuli Irawan Berlatih di Luar Pelatnas, PABSI: Tidak Dibiayai Lewat APBN

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lifter putra Indonesia Eko Yuli Irawan berlatih dalam pemusatan latihan nasional (Pelatnas) Angkat Besi di Mess Kwini, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi, Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia (PB PABBSI) menargetkan lima lifter andalannya dapat tampil dalam Olimpiade 2020 Tokyo. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Lifter putra Indonesia Eko Yuli Irawan berlatih dalam pemusatan latihan nasional (Pelatnas) Angkat Besi di Mess Kwini, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi, Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia (PB PABBSI) menargetkan lima lifter andalannya dapat tampil dalam Olimpiade 2020 Tokyo. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABSI) Djoko Pramono tidak mempermasalahkan jika lifter putra Eko Yuli Irawan berlatih di luar pelatnas.

    Namun, ia menekankan bahwa federasinya hanya mengikuti aturan yang sudah disepakati dalam nota kesepahaman (MoU) tentang anggaran pelatnas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dalam aturan itu, atlet yang dibiayai dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah yang berlatih di pelatnas.

    “Dia mau latihan di sini (pelatnas) silakan, mau latihan sendiri di luar silakan, tetapi tidak bisa pakai uang APBN karena uang APBN ada aturannya. Yang membuat aturan bukan PABSI tapi pemerintah,” kata Djoko saat ditemui di Pelatnas Angkat Besi, Wisma Kwini Jakarta, Senin, 12 April 2021.

    Ia meminta Eko Yuli untuk memberikan surat tertulis kepada PB PABSI, jika ingin berlatih di luar pelatnas. Menurut Djoko, PB PABSI dan Kemenpora telah menandatangani MoU anggaran bantuan pelatnas 2021 pada 6 April lalu.

    Dalam daftar atlet penerima pemberian fasilitas pelatnas dari Kemenpora, kata Djoko, nama Eko Yuli termasuk. Karena itu, PABSI akan merevisi dokumen MoU jika Eko memutuskan untuk mundur dari pelatnas.

    Ia menekankan, Eko tidak punya hak lagi menerima anggaran pemerintah jika mau latihan di luar pelatnas. “Apalagi kami setiap dua bulan ini diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ujar dia.

    Eko sudah menjalani latihan mandiri sejak awal tahun ini. Hal itu dia lakukan setelah berpolemik dengan PABSI.

    Polemik antara induk cabang olahraga angkat besi dan Eko berawal dari keinginan sang atlet untuk mendatangkan pelatih Lukman untuk persiapan menuju Olimpiade Tokyo 2021. Namun, PABSI tidak bisa memenuhi permintaan itu karena federasi tidak mau ambil risiko melanggar ketetapan dan aturan pemerintah terkait dengan pemberian fasilitas atlet pelatnas.

    Komite Olimpiade Indonesia (KOI) bahkan telah turun tangan ikut mencarikan jalan tengah yang dihadapi sang atlet. KOI sebelumnya menyatakan akan berupaya mencarikan sponsor dan mendatangkan pelatih Lukman untuk kebutuhan Eko mempersiapkan diri menuju Olimpiade Tokyo 2021.

    Meski sudah mendapatkan tiket ke Olimpiade Tokyo 2021, Eko Yuli Irawan harus mengikuti minimal satu kejuaraan dalam periode 1 Oktober 2020 sampai 30 April 2021 jika ingin mengamankan tiketnya di ajang tersebut. Hal itu berdasarkan aturan Federasi Angkat Besi Internasional (IWF) dan International Olimpyc Committee (IOC).

    IRSYAN HASYIM

    Baca Juga: Kejar Tambahan Tiket Olimpiade, PABSI Kirim 7 Lifter ke Kejuaraan Asia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.