TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) Achmad Sutjipto mengatakan siap jika satuannya dibubarkan pemerintah. Meski begitu, dia mengatakan, sebelum Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 yang mengatur Satlak dicabut, pihaknya akan tetap bekerja seperti biasa.

"Selama belum ada putusan, landasan belum dicabut, sesuai dengan arahan Menpora, Satlak Prima jalan terus. Kalau sudah keluar (Perpres baru), baru kami legowo," kata Sutjipto saat ditemui Tempo.

Wacana pembubaran Satlak Prima—lembaga yang mengurusi persiapan atlet yang akan mewakili Indonesia di kejuaraan internasional—belakangan semakin santer terdengar. Kementerian Pemuda dan Olahraga menargetkan keputusan akhir nasib Satlak Prima dapat diambil pada November 2017. Meski begitu, Sutjipto mengatakan telah membuat tim kecil yang akan mengurusi pembubaran ini.

"Saya akan buat tim kecil untuk membuat memorandum terkait dengan pembubaran tersebut. Ini saya anggap penting karena menyangkut dokumen Prima selama dua tahun berjalan," ucap Sutjipto.

Isi memorandum itu, kata Sutjipto, adalah penjelasan terkait dengan capaian dan hambatan Satlak Prima selama ini. Juga aset-aset yang dikumpulkan dan dikembalikan kepada pemerintah.

Pembubaran Satlak Prima masih dalam proses. Wacana ini mencuat setelah Dewan Pembina Asian Games 2018 Jakarta-Palembang Jusuf Kalla meminta pemotongan birokrasi agar kebutuhan atlet cepat terpenuhi.

Sutjipto sendiri enggan menyebut Satlak Prima sebagai pihak yang memperpanjang alur birokrasi. Selama ini, ia menyebut, Satlak hanya bertugas menyusun program bagi atlet andalan saja. "Adapun dukungan program kami yang menyangkut administrasi itu disiapkan birokrasi keuangan Kemenpora," tuturnya.