TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah persiapan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar kembali mendapat penilaian buruk. Riset yang dilakukan Amnesti Internasional, kelompok pembela hak asasi manusia, menemukan bahwa pihak berwenang di Qatar tidak memenuhi janji mereka untuk melindungi hak sekitar dua juta pekerja migran di negara itu.

"Langkah penting untuk memperbaiki hak pekerja sudah terlewati sejak perjanjian ditandatangani dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada 2018," demikian pernyataan Amnesti Internasional seperti yang dikutip bbc.com, Rabu.

Baca: Jadwal Persib Bandung: Laga Vs Persiwa Digelar 11 Februari

Dalam laporan 19 halaman dengan judul "Cek Realitas", Amnesti Internasional memperingatkan bahwa banyak yang harus dilakukan agar para pekerja tersebut tidak menjadi korban eksploitasi.

Dalam sebuah pernyataan, organisasi sepak bola internasional (FIFA) menyatakan bahwa mereka menyambut baik langkah penting yang telah diambil beberapa bulan terakhir oleh Pemerintah Qatar untuk mereformasi perlindungan terhadap para pekerja.

Namun, FIFA juga menambahkan "Kami sependapat dengan pandangan Amnesti Internasional bahwa diperlukan perbaikan tambahan agar komitmen tersebut bisa diimplementasikan dengan reformasi aturan tenaga kerja secara menyeluruh oleh Pemerintah Qatar."

Baca: WAGs: Paige Almendariz, Mahasiswi Serba Bisa Kekasih Rob Holding

Pemerintah Qatar belum mengeluarkan tanggapan resmi atas penemuan yang disampaikan oleh Amnesti Internasional tersebut Pada 2010, Qatar secara kontroversi mengalahkan para pesaing seperti AS, Australia, Korea Selatan dan Jepang untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Ratusan ribu pekerja konstruksi di Qatar berasal dari luar negeri.

Untuk menggelar pesta sepak bola terbesar di dunia itu, Pemerintah Qatar saat ini sedang membangun tujuh stadion baru dengan penyelenggaraan pertandingan yang dipindah ke musim dingin demi menghindari cuaca panas.

Pihak Amnesti Internasional juga mengakui bahwa Qatar sebenarnya sudah memulai proses reformasi di tenga kecaman dunia internasional setelah ditemukan banyak pekerja yang tewas akibat kondisi kerja yang buruk.

Baca: WAGs Real Madrid: Sergio Ramos Nikahi Pilar Rubio Juni Tahun Ini

Aturan baru yang diterapkan termasuk diantaranya upah minimum sementara dan dana asuransi pekerja. ILO juga telah mendirikan kantor di Doha untuk bekerja sama menangani hal-hal yang berkaitan dengan masalah pekerja.

Riset yang dilakukan oleh Amnesti Internasional sebagian besar berfokus kepada proyek infrastruktur pemerintah, selain pembangunan stadion Piala Dunia 2022. Namun demikian, para pekerja di stadion tersebut juga sangat rentan menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia.

Menurut catatan Amnesti Internasional, meski ada janji-janji reformasi dan juga beberapa perbaikan, tidak ada reformasi yang berarti dalam sistem "kafala", yaitu hubungan antara pekerja dan majikan. Pemerintah Qatar sebelumnya berjanji untuk menghapus kafala, yang digambarkan kelompok hak azasi manusia sebagai bentuk perbudakan modern.

Baca: Vera Ribeiro, WAGs Liga Inggris yang Berprofesi Sebagai Seksolog

Terkait dengan tuntutan reformasi kondisi pekerja, sekitar 30.000 pekerja di proyek Piala Dunia 2022 sudah menikmati hasil dari standar kerja yang lebih ketat, sistem rekruitmen yang lebih baik dan gaji yang tepat waktu.

Meski terdapat beberapa perbaikan nyata, pihak Ammesti juga mencatat bahwa para pekerja tersebut belum dihormati secara universal dan tahun lalu panitia Piala Dunia mengakui bahwa pihak kontraktor di salah satu stadion melanggar aturan jam kerja.

"Batas waktu sudah habis jika Pemerintah Qatar ingin memberikan warisan yang memuaskan semua pihak, yaitu sistem pekerja yang mengakhiri penderitaan begitu banyak pekerja migran," kata Stephen Cocburn, direktur Amnesti Internasional.

Baca: Jadwal Tinju Dunia Akhir Pekan Ini: 4 Perebutan Gelar Juara

Amnesti Internasional juga mengimbau FIFA agar secara aktif menggunakan pengaruh mereka agar Qatar segera memenuhi janji reformasi agar perlindungan terhadap semua pekerja migran menjadi warisan dari penyelenggaraan Piala Dunia.

Bulan lalu, Hassan Al-Thawadi, Ketua Panitia Piala Dunia 2022 mengatakan kepada BBC, bahwa ada ruang untuk perbaikan upah pekerja di Qatar, tapi ada juga rencana untuk menerapkan upah minimum dan perbaikan menuju reformasi akan terus berlanjut.