TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha sekaligus politikus Partai Golkar, Zainudin Amali, dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. Saat mengenalkan Zainudin sebagai Menpora, Jokowi sempat menyinggung soal sepak bola.

Sebelumnya, Zainudin dipanggil Jokowi. Datang mengenakan kemeja putih lengan panjang, dia mengungkapkan apa saja yang dibahas bersama Presiden.

"Saya diminta memperhatikan pengembangan SDM kita terutama krativitas-kreativitas anak muda kita dan juga bidang-bidang olahraga yang masih harus kita dorong untuk bisa berprestasi baik di tingkat internasional, regional. Dan, tentu pembinaan di dalam negeri harus juga lebih diperhatikan," kata Amali seusai bertemu Jokowi di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019.

Karier Politik

Lahir di Gorontalo, 16 Maret 1962, Zainudin menamatkan pendidikan SMP dan SMA di Manado sebelum melanjutkan ke pendidikan tinggi di STIE Swadaya Jakarta. Selama menjadi mahasiwa, Zainudin aktif di berbagai organisasi. Ia pernah menjabat Ketua Lembaga Pers Mahasiswa Islam 1986-1987, Ketua Senat Mahasiswa STIE Swadaya 1988-1990, dan Ketua Umum DPP Gema Kosgoro.

Selepas kuliah, dia melanjutkan perjalanan politiknya hingga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal AMPG dan Wakil Sekretaris BIK Partai Golkar pada 2002-2004, selain juga Wasekjen DPP REI.

Zainudin menjabat sebagai anggota DPR tiga kali berturut-turut dengan daerah pemilihan (dapil) berbeda. Ia menjabat anggota DPR RI mewakili Provinsi Gorontalo pada 2004-2009, dilanjutkan 2009-2014 mewakili Jawa Timur.

Di DPR, Zainuddin berkali-kali dimutasi ke beberapa komisi berbeda. Pada 2014, ia bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang membidangi energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Saat itu, ia getol memberikan pendapat soal gas yang merupakan komoditas strategis sehingga pemerintah harus menyusun kebijakan yang mengatur penggunaan, distribusi dan pengolahan gas bumi secara jelas, tegas dan memikirkan kepentingan nasional.

Pada 2015, ia bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Pada 2016, ia dipindahkan ke Komisi I dengan lingkup tugas bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

Kemudian sejak 2016, Zainudin ditugaskan menggantikan posisi Rambe Kamrulzaman sebagai Ketua Komisi II yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertahanan dan reforma agraria.

Kariernya di Golkar tergolong moncer. Sejak 2013, Zainudin diberi mandat oleh Ketua Umum Golkar saat itu Aburizal Bakrie untuk memimpin Golkar Jawa Timur. Ia juga menjabat Ketua DPP Golkar periode 2014-2019.

Menjelang Munas Golkar 2014, Zainudin lebih memilih datang pada Munas Ancol ketimbang Bali. Di sana, Zainudin terpilih sebagai sebagai sekretaris jenderal untuk periode 2014-2015 bersama Agung Laksono sebagai ketua umum.

Sementara hasil Munas Bali menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar dan Idrus Marham sebagai Sekjen DPP Golkar.

Berdasarkan rekam jejak karier politiknya, Zainudin terlihat tak pernah bersentuhan dengan olahraga. Namun ia pernah memberikan tanggapan soal pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno.

Pada 23 Oktober 2018, Komisi II DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemensesneg, Dirut PPK-K dan PPK-GBK tentang pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Zainudin Amali.

Sebagai pengantar rapat, Zainudin meminta penjelasan kelayakan Lapangan Tembak di Senayan yang sempat mengganggu kegiatan di DPR. Zainudin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sekretariat Negara, Dirut PPK-K dan Dirut PPK-GBK yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan regional dan nasional seperti saat Asian Games dan Asian Para Games 2018.

Selain politik, Zainudin tercatat memimpin beberapa perusahaan, antara lain, Direktur PT Putra Mas, Direktur PT Makmur Triagung, Komisaris PT Wirabuana Dwi Jaya Persada, dan Direktur PT Surya Terang Agung.

Adapun berdasarkan data LHPKN versi laporan periode 2018, total kekayaan Zainudin mencapai Rp 17,9 miliar. Harta Zainudin didominasi surat berharga sebesar Rp 8 miliar, serta tanah dan bangunan senilai Rp 5 miliar.

Catatan Hukum

Zainudin Amali memiliki catatan hukum karena pernah muncul dalam dua kasus yang ditangani KPK. Dia pernah diperiksa KPK dalam dua kasus itu. Pertama, kasus suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang membuat Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dihukum penjara seumur hidup.

Melalui percakapan Blackberry Messenger, Akil dan Zainudin diduga menegosiasikan pengurusan sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada 2014 silam. Ada permintaan uang sebesar Rp 10 miliar dari Akil.

Dalam perkara itu, Zainudin mengaku ada percakapan dengan Akil usai diperiksa KPK pada 20 Januari 2014. Ia tidak membantah kabar bahwa Akil meminta Rp 10 miliar untuk memenangkan pasangan calon Soekarwo-Syaifullah Yusuf.

Namun Zainudin mengklaim bahwa percakapan itu gurauan. "Tidak ada negosiasi. Kayak kita lagi bercanda-bercanda gitu," ujarnya setelah diperiksa di KPK pada Januari 2014.

Nama Zainudin Amali juga masuk ketika KPK menangani kasus korupsi pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tersangka kasus ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno.

KPK juga sempat menggeledah kediaman dan kantor Zainudin yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi VII. Di sini, Zainudin menegaskan tidak pernah menerima aliran dana dari Sekjen ESDM. Kenyataanya pada dua kasus itu Zainudin tidak sampai menjadi tersangka.

Biodata Singkat

Nama : Zainudin Amali
Tempat, tanggal lahir: Gorontalo, 16 Maret 1962
Istri : Nadiah

Pendidikan
SDN Buhu, Gorontalo
SMPN I Manado
SMAN IV Manado
STIE Swadaya Jakarta

Karier
Anggota DPR RI (2004-2009), (2009-2014), (2014-2019)
Ketua DPP Golkar (2014-2019)
Sekjen Partai Golkar (2014-2015)
Ketua DPD Golkar Jawa Timur (2013-sekarang)
Ketua DPP AMPI (2003- 2008)
Wakil Sekretaris BIK Partai Golkar (2002-2004)
Wakil Sekretaris BIK Partai Golkar (2002-2004)
Wasekjen PP AMPG (2002-2004)
Wasekjen DPP REI, (1998-2001)
PT Wirabuana Dwijaya Persada, Jakarta (1997-1998)
PT Surya Terang, Jakarta (1997-1998)
PT Makmur Triagung, Jakarta (1996-1998)
PT Makmur Triagung, Jakarta (1996-1998)
PT Makmur Triagung, Jakarta (1996-1998)
PT Supra Dina Karya, Jakarta (1993-2000)
Ketua Umum DPP Gema Kosgoro (1994-1998)
Ketua Senat Mahasiswa STIE Swadaya (1988-1990)
Ketua Bakornas Lembaga Pers Mahasiswa Islam (1986-1987)