Karateka Sulawesi Selatan, Syahrul (sabuk merah) saat melawan karateka Sumatera Utara pada PON XVIII Riau, (14/9). Tim karateka Sulsel menempati puncak klasemen di cabang karate dengan mengumpulkan sembilan medali. TEMPO/Aan Pranata
TEMPO.CO, Jakarta - Kontingen karate DKI Jakarta melayangkan nota protes kepada Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XIX terutama terkait dengan penggunaan sistem komputerisasi dalam penyediaan wasit yang memimpin pertandingan kejuaraan empat tahunan ini.
Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Forki, Dody Rahmad Amar di Bandung, Senin mengaku dengan menggunakan sistem tersebut banyak yang dirugikan termasuk atlet asal ibukota. Untuk itu, pihaknya secara resmi melakukan protes terkait hal tersebut.
"Kami dicurangi sejak awal, bahkan sejak Pra PON. Makanya kami melakukan protes. Saat ini kami menunggu tanggapan dari panitia pelaksana maupun PB PON," katanya kepada media di markas Kontingen DKI Jakarta.
Nota protes yang dilayangkan oleh Kontingen DKI Jakarta dan ditembuskan ke Ketua Umum Forki, Ketua KONI Pusat hingga Gubernur DKI Jakarta ini terdapat beberapa poin tuntutan diantaranya minta mengganti sistem penyediaan wasit dan juri yang akan memimpin menjadi sistem manual.
Poin kedua meminta agar dewan wasit dari Jawa Barat untuk tidak ditempatkan pada Tatami Manajer (TM) dan meminta agar saat atlet DKI bertanding tidak menggunakan wasit atau juri yang berasal dari tuan rumah supaya tidak merugikan tim lain khususnya DKI Jakarta.
"Kami berharap permasalahan bisa secepatnya diselesaikan karena jika tidak diselesaikan kami khawatir akan banyak protes yang muncul. Jika panitia abai bisa saja kami melakukan walk out," kata mantan Ketua KNPI DKI Jakarta menambahkan.
Apa yang dilakukan DKI ini sebenarnya sudah pernah dilakukan termasuk protes kepada PB Forki. Tidak hanya masalah tersebut, namun juga melakukan protes terkait dengan kebijakan menganulir hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PB Forki yang menyebutkan ada pembatasan umur (30 tahun) dan pengundian manual.
Namun, seiring berjalannya waktu ada perubahan dengan diberlakukannya fasilitas wild card. Dengan demikian, atlet berusia 30 tahun tetap bisa turun. Terbukti karateka senior Umar Syarief yang pada PON 2016 membela kontingen Jawa Timur.
Cabang olahraga diri memang cukup rentan karena berpeluang adanya penilaian yang subyektif. Bahkan, masalah wasit ini mendapatkan sorotan langsung dari Ketua Umum PB Forki Jenderal Gatot Nurmantyo. Bahkan, pria yang juga Panglima TNI ini meminta mengedepankan kejujuran dan obyektifitas.
"Jangan khianati keringat mereka. Wasit itu sangat menentukan seorang atlet akan menjadi atlet berprestasi di tingkat internasional atau malah terpuruk," katanya di sela pembukaan pertandiang karate PON di Gedung Sabuga ITB.
