Presiden Barcelona Joan Laporta Dukung Liga Super Eropa, tapi...

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden klub Bracelona terpilih Joan Laporta saat konferensi pers di Camp Nou, Barcelona, 8 Maret 2021. Joan Laporta terpilih setelah meraih 54,28 persen dari total suara. REUTERS/Albert Gea

    Presiden klub Bracelona terpilih Joan Laporta saat konferensi pers di Camp Nou, Barcelona, 8 Maret 2021. Joan Laporta terpilih setelah meraih 54,28 persen dari total suara. REUTERS/Albert Gea

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Barcelona Joan Laporta akhirnya buka suara untuk pertama kalinya tentang rencana European Super League atau Liga Super Eropa (ESL). Sejak diumumkan pada Senin, 19 April 2021, sebelum hampir seluruh klub pendiri mundur karena mendapatkan kecaman dari para suporter dan pemain.

    Meski begitu, Joan Laporta punya pendapat berbeda. Menurut dia, liga yang dibuat untuk menyaingi Liga Champions milik UEFA tersebut sangat diperlukan. "Liga Super Eropa mutlak diperlukan. Kami adalah pendukung liga nasional dan kami akan berbicara dengan UEFA," kata dia dikutip Marca pada Kamis, 24 April 2021.

    "Kami harus mengambil langkah hati-hati. Itu diperlukan, tetapi keputusan terakhir ada di tangan para anggota (socio) Klub-klub besar berkontribusi banyak dan kami harus berpartisipasi dalam distribusi ekonomi," katanya.

    Berbicara tentang Liga Super, Laporta menilai kompetisi itu harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tertentu dalam sepak bola. Terutama nilai prestasi dalam olahraga.

    “Ini harus menjadi kompetisi yang menarik, berdasarkan prestasi olahraga. Kami terbuka untuk berdialog dengan UEFA. Saya pikir akan ada kesepahaman," ujar Joan Laporta, yang terpilih sebagai presiden Barcelona pada Maret lalu.

    BACA JUGA : Sejumlah Klub Cabut dari Liga Super Eropa, UEFA Atur Langkah Lanjutan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.