Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada oleh DPRD, Lembaga Survei Terancam Tutup

image-gnews
Alinasi mahasiswa pro demokrasi berorasi melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Pilkada di Gedung DPRD Sulsel, Makassar, 16 September 2014. TEMPO/Asrul Firga
Alinasi mahasiswa pro demokrasi berorasi melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Pilkada di Gedung DPRD Sulsel, Makassar, 16 September 2014. TEMPO/Asrul Firga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ardian Sopa, mengatakan lembaganya terancam tutup jika pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diberlakukan. "Kami sempat berpikir seperti itu. Lahan (bisnis) LSI akan semakin berkurang, bahkan bisa saja tutup," kata Ardian di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis, 18 September 2014. (Baca: LSI: 81,53 Persen Massa Prabowo Setuju Pilkada Langsung)

Saat ini Komisi Pemerintah DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Rancangan beleid ini mengatur bahwa pemilihan bupati/wali kota dan gubernur dilakukan oleh DPRD. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini banyak ditentang karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi.

Menurut Ardian, keberadaan LSI memang tidak lepas dari adanya pemilihan langsung oleh rakyat. Meski begitu, Ardian mengatakan tak terlalu khawatir jika pemilu langsung dibatalkan DPR. "Bukan itu yang kami kejar," katanya. (Baca: Tiga Rambu dalam Pilkada oleh DPRD)

Dia mengatakan pemasungan terhadap hak politik individu menjadi prioritas LSI dalam soal RUU Pilkada ini. "Biasanya memilih langsung. Masak, lewat DPRD?" ujarnya. Apalagi, kata Ardian, pilkada oleh DPRD akan menutup peluang calon pemimpin daerah berasal dari luar partai atau independen.

Kalau pilkada langsung dibatalkan, menurut Ardian, LSI bisa saja mengubah bentuk menjadi lembaga lain, seperti lembaga riset pemasaran dan teknologi. "Toh, masih banyak," ujarnya. (Baca: PKS Ancam Pecat Kader yang Tolak Pilkada DPRD)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun Ardian berharap pilkada langsung tetap dijalankan. Karena, menurut dia, demokrasi langsung yang sudah berjalan selama 10 tahun ini tidak boleh rusak di tengah jalan. "Itu kekhawatiran kami," katanya.

TRI SUSANTO SETIAWAN

Baca juga:
Jokowi Disebut Ingkar Janji, Ini Pembelaan Ruhut
Gerindra Kumpulkan 5.000 Kadernya Akhir Pekan Ini
Melawan ISIS, AS Bakal Kerahkan Pasukan Darat
Pemohon Nikah Beda Agama Optimistis pada MK
Ahok Pilih Nachrowi Jadi Wagub, Lupa 'Haiya, Ahok'

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

5 jam lalu

Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

Dalam penyusunan DIM RUU TNI, tidak ada usulan perubahan pasal 39 huruf C UU TNI. Beleid itu menyatakan bahwa prajurit TNI dilarang untuk berbisnis.


Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

6 jam lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

Dalam rapat penyusunan DIM RUU TNI terdapat dua pasal yang dibahas.


Mulyanto Beri Syarat Dukung Peluncuran BBM Jenis Baru

21 jam lalu

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Foto : Dok/Andri
Mulyanto Beri Syarat Dukung Peluncuran BBM Jenis Baru

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyambut baik rencana Pemerintah yang akan meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur pada bulan Agustus 2024 mendatang.


Roti Aoka dan Okko Diduga Mengandung Pengawet Kosmetik, DPR Minta BPOM Beri Penjelasan Publik

1 hari lalu

Salah satu produk roti Aoka. (Dok. ptindonesiabakeryfamily.com)
Roti Aoka dan Okko Diduga Mengandung Pengawet Kosmetik, DPR Minta BPOM Beri Penjelasan Publik

Anggota DPR Edy Wuryanto mendesak BPOM segera memberi penjelasan publik terkait dugaan penggunaan pengawet kosmetik di roti Okko dan Aoka.


Cak Imin Sebut Sudah Teken Izin Rapat Pansus Haji DPR

1 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/vel
Cak Imin Sebut Sudah Teken Izin Rapat Pansus Haji DPR

Cak Imin mengatakan Pansus Haji akan berfokus pada visa yang tidak sesuai dengan undang-undang.


Peran Penting IPPP dalam Mendukung First-Track Diplomacy di Kawasan Pasifik

1 hari lalu

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana. Foto: Eka | od
Peran Penting IPPP dalam Mendukung First-Track Diplomacy di Kawasan Pasifik

DPR RI akan menjadi tuan rumah (host) penyelenggaraan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 yang akan digelar di Indonesia pada 24-26 Juli 2024 mendatang di Jakarta.


Jazuli Juwaini Apresiasi Putusan Mahkamah Internasional tentang Palestina

1 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini. Foto : Dok/Andri
Jazuli Juwaini Apresiasi Putusan Mahkamah Internasional tentang Palestina

Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) mengeluarkan keputusan yang menegaskan bahwa pendudukan Israel di tanah Palestina selama puluhan tahun adalah ilegal dan harus diakhiri sesegera mungkin.


Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air

1 hari lalu

Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya. ANTARA/HO-Humas DPR
Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air

Anggota Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengatakan rapat perdana pansus haji kemungkinan digelar setelah semua jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air.


DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

3 hari lalu

DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

Jokowi telah menandatangani Kepres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.


Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (ketiga kiri), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (ketiga kanan), Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kanan), dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) menghadiri rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 30 Desember 2023. Jelang 45 hari penyelenggaran Pemilu 2024 KPU menggelar konsolidasi nasional yang diikuti anggota dan ketua KPU daerah se-Indonesia dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Pemilu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

Para Anggota DPR ini meminta agar Presiden Jokowi segera menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU. Apa alasannya?