Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Setujui Anggaran Kemenpora Tahun 2022 Sebesar Rp 1,94 Triliun

image-gnews
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali mengikuti rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9). Adapun pembahasan rapat kerja ini yakni penyesuaian RKA-K/L TA 2022 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. (foto:bagus/kemenpora.go.id)
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali mengikuti rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9). Adapun pembahasan rapat kerja ini yakni penyesuaian RKA-K/L TA 2022 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. (foto:bagus/kemenpora.go.id)
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemuda dan Olahraga DPR RI menyetujui pagu definitif Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1,94 triliun. Persetujuan itu diambil dalam rapat kerja Menpora Zainudin Amali dan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 September 2021.
 
Rapat ini membahas penyesuaian anggaran telah dibahas oleh Badan Anggaran DPR.  “Kami berharap ini bisa dikawal dan kami memohon kemitraan kita ini benar-benar terbangun dengan baik. Kemudian, jika Kemenpora mendapatkan hasil hang baik, maka Komisi X juga demikian,” kata Amali dalam rapat tersebut. 
 
Amali dalam pemaparan sebelumnya menyampaikan hal yang baru dalam postur anggaran yakni program kepemudaan. Program tersebut antara lain mengkoordinasikan data kepemudaan untuk memastikan data yang valid di tingkat nasional dan daerah untuk dijadikan indikator kinerja dan orientasi setiap asisten deputi terkait kepemudaan.
 
“Menganalisis dan memproyeksi data yang dimaksud baik secara nasional maupun daerah. Merumuskan strategi, target dan indikator kinerja outcome dengan pemerintah daerah dan Kementerian dan Lembaga," ucap Amali.
 
Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, “Lalu, memberikan penghargaan kepada individu atau organisasi yang layak untuk mendapatkannya. Melakukan kerjasama internasional sebagai dukungan keterlibatan pemuda Indonesia di forum internasional, dalam rangka menangani indikator kinerja outcome.”
 
Selain itu, Amali menetapkan program baru dalam keolahragaan. Anggaran dalam program keolahragaan ini, kata dia, nantinya akan difokuskan pada pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional atau yang populer dengan sebutan DBON. 
 
“Secara garis besar, meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat, khususnya peserta didik pada satuan pendidikan. Meningkatkan pencapaian prestasi Olahraga dunia fokus pada capaian peringkat pada Asian Games dan Asian Para Games di Cina sebagai persiapan menuju Olimpiade dan Paralimpiade
2024 Perancis,” kata Amali. 
 
Dalam program itu, pemerintah berusaha melakukan pembinaan dan pengembangan industri olahraga nasional serta optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. Tujuannya meningkatkan industri olahraga nasional yang mampu berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan olahraga nasional serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
 
“Serta, memperkuat tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga nasional yang modern,sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, dan masyarakat yang didukung oleh big data analytics olahraga nasional,” kata Amali. 
 
Seusai mendengar pemaparan Menpora Amali, pimpinan rapat yang juga sekaligus Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyampaikan pihaknya bersama Kemenpora sepakat bahwa program strategis nasional dan program yang sangat bermanfaat dan  dibutuhkan masyarakat.
 
“Pelaksanaan ini diharap dijalankan dengan baik dan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi X DPR RI sesuai pembahasan RAPBN tahun anggaran 2022 yang telah dilakukan,” kata Syaiful Huda. 
 
Pada tahun 2021, Kemenpora sempat mendapatkan persetujuan anggaran sebesar Rp 2,3 triliun dari DPR. Anggaran itu sebagaian dialokasikan untuk mendukung Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional Papua (PON Papua).
 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Indonesia Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Senam 2025, Atlet dari 70 Negara Bakal Jadi Peserta

13 jam lalu

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo bersama Ketua PB Persani Ita Yuliati serta jajarannya dalam sesi jumpa pers di Media Center Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Mei 2024. TEMPO/Randy.
Indonesia Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Senam 2025, Atlet dari 70 Negara Bakal Jadi Peserta

Indonesia resmi ditunjuk Federation International Gymnastics (FIG) sebagai tuan rumah Kejuaraan Dunia Senam 2025. Menpora ingin olahraga ini populer.


Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

15 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas


Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.


Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Sejumlah penumpang turun dari KRL yang berhenti di Stasiun Balapan Solo, Jawa Tengah, Jumat, 22 Desember 2023. KAI Commuter menambah perjalanan KRL selama musim libur Nataru ini. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL


Roberto Mancini Sebut 4 Pemain Timnas U-23 Indonesia Ini Layak Main di Serie B Italia

2 hari lalu

Roberto Mancini. REUTERS
Roberto Mancini Sebut 4 Pemain Timnas U-23 Indonesia Ini Layak Main di Serie B Italia

Pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini memuji penampilan Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024.


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM


KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.